Pelajari Desain Lantai Yang Tepat Dari Flooring Design Group

Pengurusan SLF di Jawa Timur

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa ongkos mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF), berupa gratis atau tidak bayar. Hal ini tertuang didalam Peraturan Walikota Surabaya No 14 Tahun 2018, Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Kota Surabaya, bahwa izin untuk mengurus SLF bangunan gedung di Surabaya memang gratis. Namun, sebelum SLF selanjutnya diterbitkan, pemohon diwajibkan untuk melengkapi syarat-syarat yang udah ditentukan. Kalau enggan ribet dengan urusan tersebut bisa menggunakan jasa SLF

Wajib Mengikuti Prosedur

Harus mengikuti prosedur yang harus dikerjakan oleh pemohon sebelum izin SLF itu diterbitkan. Pertama, pemohon singgah ke UPTSA bersama sertakan berkas cocok bersama persyaratan. Kedua, DPRKP CKTR lantas melakukan penelitian berkas-berkas yang diajukan.

Apabila bangunan gedung bersama luas lebih berasal dari 2500 mtr. persegi, tempat tinggal susun atau apartemen, maka akan dikerjakan pembahasan melalui rapat bersama sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim, Dinas PU Binamarga dan Pematusan, dan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran,.

Pengambilan SK SLF

Setelah semua persyaratan  lengkap, SLF dapat diterbitkan dan pemohon dapat mengambil SK SLF beserta lampiran dokumennya. Untuk pendaftaran dan informasi lengkapnya, pemohon dapat mendatangi laman ssw.surabaya.go.id.

Sedangkan untuk jangka kala pengurusan SLF selanjutnya sekiranya untuk bangunan-bangunan besar layaknya apartemen sekitar 25 hari. Kemudian untuk bangunan-bangunan kecil 15 hari.

Terkait sanksi yang diterapkan bagi pemilik bangunan atau gedung yang belum memiliki SLF selanjutnya belum dapat diterapkan mengingat tetap step sosialisasi bersama Bagian Hukum. Pasalnya, Perwali SLF selanjutnya baru terbit di th. 2018.

Undang-Undang Terkait

Dalam Peraturan Walikota Surabaya No 38 Tahun 2019, dijelaskan berkenaan tata langkah pengenaan sanksi administrasi pelanggaran tempat Kota Surabaya Nomor 7 th. 2019 berkenaan bangunan.

Dalam Perwali tersebut, pada anggota keempat pasal 11, diatur pemberian sanksi yang diterapkan bagi bangunan yang tidak memiliki SLF dan/atau penggunaan bangunan tidak cocok SLF.

Sekilas begitu mudah mengurus SLF di Jawa Timur, namun realitanya memang tidak ada yang susah maupun muda karena untuk beberapa kasus pengurusan SLF memang tergantung antrian